Dilema Penumpang Tansportasi Laut

Memasuki tahun 2017, masyarakat Indonesia harus mendengar kabar duka dari lautan Indonesia, yaitu terbakarnya kapal wisata Zahro Express yang sedang dalam perjalanan menuju Pulau Tidung yang terletak di Kepulauan Seribu. Korban meninggal dan luka-luka. :(

Berbagai spekulasi muncul terkait penyebab terbakarnya kapal wisata tersebut, mulai dari kelebihan muatan sampai adanya dugaan percikan api di mesin kapal. Saat ini Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) masih menyelidiki penyebabnya.

1 hal yang pasti dari kecelakaan kapal di awal tahun tersebut adalah pencarian korban dari Basarnas mengalami kesulitan karena jumlah penumpang yang tidak sesuai jumlah data yang tertulis.

Peristiwa yang terjadi pada Zahro Express adalah salah satu alasan kami bloger dari Sulawesi Tenggara (Sultra) mengangkat tema transportasi laut sebagai bahan tulisan kami dalam Sultra Blogger Talk. Sebagai provinsi yang memiliki banyak pulau, kami cukup akrab dengan alat transportasi yang satu ini.

Tulisan lain tentang trasportasi laut ditulis oleh sahabat-sahabat saya di bawah ini, tentunya dengan pengalaman, sudut pandang dan gaya bahasanya masing-masing. :)

Irawati Hamid

Diah Alfa Saadah

Oke.. kembali ke tema..

Zahro Express Hanya Contoh
Zahro Express sungguh hanya sebuah contoh untuk kita, banyak kapal yang beroperasi di perairan indah negara ini. Sekalipun jenisnya adalah kapal wisata namun regulasi yang ditetapkan tidaklah berbeda dengan regulasi terhadap kapal penumpang. Regulasi tetap harus dijalankan, apalagi tujuannya jika bukan keselamatan penumpang beserta awak kapalnya.

Yang paling terlihat dari bagian regulasi ini adalah jumlah penumpang. Sayangnya menurut saya hal ini jugalah yang paling sering diabaikan ketertibannya. Padahal jumlah penumpang bukan hanya urusan berapa keuntungan penyedia jasa pelayaran dan berapa perolehan pajak yang diterima pemerintah, tapi juga tindak pencegahan terhadap hal-hal yang tidak pernah kita inginkan di atas laut.

Penumpang
Menurut Pasal 40 Undang-undang No. 17 tahun 2008 tentang pelayaran:

Perusahaan angkutan di perairan bertangggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya.

Untuk mendukung hal keselamatan tersebut tentunya penyedia jasa pelayaran sudah harus memenuhi standar laik laut yang telah ditetapkan. Kenyataannya? Kita harus jujur mengatakan bahwa kita masih butuh banyak berbenah. Dari banyak hal, sejak saya menulis tentang Carut-Marut Dunia Pelayaran tahun 2011 hingga sekarang, dengan semakin beragamnya layanan yang tersedia di atas laut, ada masa dimana uang selalu lebih menggiurkan, dan kita manusia lebih memikirkan ego masing-masing. Apa itu?

Mudik
Mudik sudah menjadi tradisi di Indonesia, di saat seperti inilah bisa dipastikan jumlah penumpang akan bertambah secara signifikan. Upaya pemerintah tentu sudah seringkali kita dengarkan di televisi; menambah armada kapal.

Bagaimana dengan di Sulawesi Tenggara? Sepengetahuan saya untuk trayek antar Kabupaten belum pernah ada penambahan. Akibatnya? Penumpang berdesak-desakan, berebut tiket, tempat duduk bahkan rela berjemur diatas kapal demi pulang kampung. Yang lebih parah bahkan bisa dibaca di tulisan saya tahun 2011 itu. How can you sit and enjoy your trip? :(.

Suasana di pelabuhan kapal cepat

Menegakkan Aturan
Saya banyak bertumpu pada urusan penumpang, karena hal ini yang menjadi tujuan utama pelayaran, sekaligus menjadi salah satu sumber masalah itu sendiri. Di satu sisi penumpang memang membutuhkan moda transportasi ini, namun di sisi yang lain, ada faktor keselamatan yang cenderung diabaikan, baik dari pengelola, pengawas (pemerintahan) maupun penumpang itu sendiri. Dilema yang tidak pernah bertemu jalan keluar terbaiknya.

Banyaknya jumlah penumpang tidak menghentikan kapal berlayar di masa-masa mudik, entah hari raya ataupun disaat liburan. Tidak ada masalah jika batas maksimal penumpang diperhatikan, tapi seringkali masalah ini justru diabaikan.

1. Penumpang harus sadar akan keselamatannya
Ini yang saya katakan bahwa manusia cenderung memikirkan egonya masing-masing. Sudah tahu kapal penuh, seat habis, tapi tetap saja bersikeras harus menaiki kapal tersebut. Bahkan kadang memilih untuk membeli tiket di atas kapal. FYI, selama ini pemeriksaan tiket berlangsung saat kapal sedang berlayar. Masalah pencatatan data penumpang? Tentu saja diabaikan!

2. Batasi penumpang sesuai aturan
Selama ini, pihak loket masih menjual tiket dengan label "non seat" hal ini menurut saya yang membuka celah-celah harapan penumpang untuk bisa menaiki kapal walaupun seat sudah habis.

Oke mungkin ya kalau ada urusan kedukaan atau urusan urgen lainnya, pihak penanggung jawab bisa memberikan toleransi, tapi tetap tidak mengabaikan keselamatan penumpang lain yang sudah taat ataupun berusaha membeli tiket sebelum kuota tempat duduknya habis.

Intinya aturan harus ditegakkan, pemerintah pasti sudah mengatur ini. Tinggal kerja sama antara pihak pemerintah, penyelenggara jasa dan tentu saja penumpang.

***

Duh.. unek-unek saya tidak habis kalau urusan seperti ini, soalnya saat tugas di kabupaten dulu saya langganan bolak-balik dengan kapal laut dalam kurun waktu 7 tahun 11 bulan. Bahkan setelah pindah di provinsipun, beberapa kali saya masih harus menggunakan alat transportasi ini.

Baca juga: Suka Duka Menaiki Kapal Malam

Saya cukup tahu bagaimana bisnis itu dijalankan.

Saya cukup tahu bagaimana menderitanya jadi penumpang dengan tiket "non seat"; kadang diberi kursi plastik, lebih sering duduk di anak tangga antar ruangan kapal.

Saya cukup tahu bagaimana rasanya dibohongi oleh penumpang yang tidak berhak atas kursi yang sudah menjadi hak saya.

Saya tidak ingin lebih banyak orang merasakan hal-hal membahayakan dan tidak nyaman dan  di atas kapal laut sana. Bukankah penumpang yang sudah membayar berhak menikmati perjalanan yang aman dan nyaman?